Perlukah Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi bagi ATKP Surabaya?

foto-2

Akreditasi Institusi ATKP Surabaya?

Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) bahwa perguruan tinggi dibawah Kementerian Perhubungan yang telah melaksanakan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) baru 2 (dua) yakni Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dengan peringkat keduanya adalah B. Jika dilihat dari data ini tentunya Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) memiliki peran mendorong peningkatan kuantitas Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) mengingat jumlah keseluruhan perguruan tinggi dibawah Kementerian Perhubungan adalah 11 (sebelas) Perguruan Tinggi baik sekolah tinggi, politeknik maupun akademi.

Akademi Teknik dan Keselamatan saat ini memiliki 7 (tujuh) Program Studi sesuai dengan keputusan terbaru yakni, Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Nomor 123/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi dalam rangka perubahan bentuk Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan menjadi Politeknik Penerbangan di Surabaya yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Ada 3 (tiga) Program Studi yang telah terakreditasi B, diantaranya; D3 Teknik Listrik Bandar Udara, D3 Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara dan D3 Lalu Lintas Udara. Tentunya dengan hasil ini kita sudah patut berbangga, sebuah kebanggaan yang tidak membuat kita menjadi “jumawa”, sebuah kebanggaan yang membuat kita terus berpacu dengan waktu untuk menjadi yang terbaik.

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi menjadi hal yang penting bagi Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi dibawah Kementerian Perhubungan maupun Perguruan Tinggi Negeri yang lainya. Akreditasi dapat menjadi tolak ukur penjamin mutu eksternal terhadap penyelenggaran pendidikan yang kita laksanakan. Bapak Direktur Ir. Setiyo, MM sangat fokus terhadap pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi di ATKP Surabaya hal ini terbukti dengan dikeluarkanya ijin 4 (empat) Program Studi baru, akreditasi Program Studi D3 TLB, TNU dan LLU serta sederet sertifikasi pelatihan yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berhasil kita dapatkan.

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)?

Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses penilaian terhadap institusi secara keseluruhan untuk mengetahui komitmen institusi terhadap kapasitas institusi dan efektivitas pendidikan, yang didasarkan pada standar akreditasi yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap semua perguruan tinggi di Indonesia.

Evaluasi terhadap mutu kinerja institusi perguruan tinggi dilakukan melalui asesmen terhadap borang akreditasi dan laporan evaluasi diri institusi perguruan tinggi oleh tim asesor yang terdiri atas berbagai keahlian terkait yang berpengalaman dan memahami hakikat penyelenggaraan perguruan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun bidang manajemen.

Borang adalah alat untuk mengumpulkan dan mengungkapkan data dan informasi yang digunakan untuk menilai kelayakan dan mutu institusi perguruan tinggi. Borang memiliki ciri-ciri yang diterangkan dalam BAB II. Evaluasi-diri merupakan upaya institusi perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh  institusi perguruan tinggi sendiri. Pengkajian dan analisis itu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pakar sejawat dari luar perguruan tinggi, sehingga evaluasi-diri dapat dilaksanakan secara objektif. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi perguruan tinggi.

Semua perguruan tinggi diakreditasi secara berkala sesuai dengan siklus penjaminan mutu, maka kegiatan akreditasi dimulai dengan evaluasi diri oleh institusi itu sendiri. Tim asesor melakukan asesmen kecukupan terhadap borang dan laporan evaluasi diri yang disusun oleh institusi perguruan tinggi, dilanjutkan dengan asesmen lapangan.

Akreditasi adalah amanat Undang-undang

Kehadiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi di Indonesia dengan melakukan penjaminan mutu yang baik. Terdapat amanat dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 ini khususnya dalam Pasal 28 ayat 3a dan 4a yang menyatakan; “Gelar akademik, dan gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau prodi yang tidak terakreditasi”. Oleh karena itu perlunya terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Apa manfaat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi?

Akreditasi institusi itu sebenarnya memiliki banyak tujuan dan manfaat. Akreditasi itu salah satunya ditujukan untuk mendorong perbaikan mutu program studi secara berkelanjutan. Dan hasil akreditasi bisa digunakan sebagai dasar untuk berbagai hal, seperti alokasi dana, bantuan dana dari luar, atau pun transfer kredit. “Selain itu juga untuk membantu PT melakukan penjaminan mutu, sebagai pertanggungjawaban publik PT, pembekuan kredit akademik untuk memudahkan mobilisasi mahasiswa. Bahkan akreditasi itu juga bertujuan untuk menjadi bahan pertimbangan penerimaan pegawai, pengakuan ijazah dan kompetensi internasional, dan sebagai dasar sertifikasi atau lisensi, serta bahan masukan untuk evaluasi kualitas PT.

Akreditasi juga bisa memberikan manfaat pada semua pihak, baik itu pemerintah, calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja nasional maupun internasional, organisasi penyandang dana, dan bagi perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan. Melalui akreditasi, pemerintah bisa lebih mudah menjamin mutu PT dan tenaga kerja yang lulus dari PT yang sudah terakreditasi. Selain itu juga pemerintah bisa mendapatkan informasi mengenai PT untuk menentukan beasiswa atau hibah yang akan diberikan bagi institusi dan mahasiswanya.
“PT yang sudah terakreditasi juga menjadi media informasi bagi para calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja, dan organisasi penyandang dana mengenai kualitas PT serta lulusannya. Dan manfaat bagi PT yang bersangkutan, mereka akan mendapatkan informasi untuk lebih meningkatkan kualitas dan perencanaan akademiknya. PT juga akan lebih mudah menjaring kemitraan dengan institusi lain dari dalam maupun luar negeri.

PT yang sudah terakreditasi menjadi semakin menyadari pentingnya akreditasi tersebut. Bahkan kesadaran akan perlunya evaluasi diri dan akreditasi di kalangan PT juga semakin tumbuh. “Mereka juga telah menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas perguruan tingginya pada masyarakat. Kesadaran terhadap tantangan persaingan global juga ikut meningkat, sehingga PT semakin meningkatkan kualitas pendidikannya agar para lulusannya juga bisa ikut bersaing dalam persaingan global tersebut. Karena itu, PT yang belum terakreditasi perlu mempersiapkan dirinya untuk bisa mengajukan akreditasi. Sebab cakupan akreditasi dari BAN-PT ini meliputi PTN (Perguruan Tinggi Negeri), PTS (Perguruan Tinggi Swasta), PTU (Perguruan Tinggi Umum), PTA (Perguruan Tinggi Agama), dan PTK (Perguruan Tinggi Kedinasan).

Perlunya Lembaga Akreditasi Mandiri

Untuk memaksimalkan pelaksanaan, mestinya proses akreditasi tidak bertumpuk di BAN-PT. Tetapi juga dibagi ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dibuka oleh masyarakat/swasta, yang diharapkan bisa meringankan beban BAN-PT sebagaimana amanat undang-undang Pendidikan Tinggi yang pada Pasal 55 ayat (4) yang menyebutkan: “Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi” ; serta ayat (5): “Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri”. Lebih lanjut pada pasal 55 Ayat (6) diebutkan bahwa: “Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi“.

Pemerintah sudah  menyiapkan regulasi teknis berdirinya Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk mengatasi banyaknya lembaga yang memerlukan akreditasi. Lembaga ini seharusnya merupakan perwakilan dari masyarakat, misalnya masyarakat profesi, Kopertis juga sudah harusnya menyiapkan LAM, dimana nantinya untuk akreditasi Prodi melalui LAM dan akreditasi institusi melalui BAN-PT sebagaimana amanah dari Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (PPSDMPU) saat ini telah melakukan penjajakan untuk mendirikan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bekerjasama dengan BAN PT dan Kementerian Kesehatan, hal ini diwujudjan dengan Deklarasi Pendirian LAM-PTPnb pada tanggal 19 September yang lalu di Hotel Atria Gading Serpong. Perlu diakui bahwa mulai tanggal 12 Februari 2015 yang lalu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah melakukan sosialisasi operasionalisasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes). Forum sosialisasi ini melibatkan pendiri dan pengurus LAM-PTKES,  BAN-PT, pemerintah, perwakilan pimpinan perguruan tinggi dan program studi bidang kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait.(hanstuban)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s